MEDAN — Integritas kepolisian di wilayah hukum Polsek Sunggal kini berada di titik nadir. Sebuah dugaan pelanggaran kode etik berat dan kebocoran data intelijen jurnalistik mencuat ke permukaan, menyeret nama Kapolsek Sunggal, Kompol Mhd Yunus Tarigan. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumatera Utara kini didesak untuk segera melakukan pemeriksaan intensif atas indikasi "main mata" antara oknum aparat dengan sindikat perjudian.
Kronologi Kebocoran Data: Dari Redaksi ke Tangan "Bos Judi"
Skandal ini bermula ketika pesan konfirmasi resmi dari meja redaksi media daring Liputan16.com—yang seharusnya bersifat rahasia dan menjadi bahan klarifikasi hukum—diduga bocor. Tangkapan layar (screenshot) pesan tersebut justru jatuh ke tangan seorang oknum berinisial 'Ardi', yang ditengarai sebagai operator di lingkaran mafia perjudian.
Ironisnya, informasi awal mengenai sarang narkoba dan judi tembak ikan di kawasan Kampung Banjar (diduga dikendalikan gembong berinisial 'Ipen') yang dilaporkan jurnalis untuk kepentingan penegakan hukum, justru disinyalir dijadikan "umpan balik" bagi target operasi untuk melakukan kontra-intelijen.
Ancaman Terhadap Marwah Pers dan Keselamatan Jurnalis
Tindakan pembocoran ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis dan pilar keempat demokrasi. Sikap bungkam Kompol Mhd Yunus Tarigan atas insiden ini memicu kecaman keras. Pengabaian terhadap hak jawab dan kebocoran data pelapor dinilai sebagai bentuk arogansi institusional yang mengindikasikan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) yang akut.
Indikasi "kekebalan hukum" kian nyata di titik lain, seperti di Jalan Abadi (seberang PT Wika Beton), di mana aktivitas ilegal dilaporkan beroperasi 24 jam tanpa tersentuh tindakan represif dari aparat Polsek setempat.
4 Tuntutan Strategis untuk Kapolda Sumatera Utara
Guna memulihkan kredibilitas korps Bhayangkara, elemen masyarakat dan komunitas pers mendesak Kapolda Sumut untuk mengambil langkah-langkah luar biasa:
- Investigasi Etik dan Pidana Khusus: Mendesak Propam Polda Sumut segera memeriksa Kompol Mhd Yunus Tarigan atas dugaan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri dan potensi delik Obstruction of Justice (merintangi penyidikan hukum).
- Audit Forensik Digital: Melakukan penyitaan dan audit digital terhadap perangkat komunikasi personel di lingkungan Polsek Sunggal guna melacak jejak transmisi data kepada jaringan sindikat.
- Penonaktifan Jabatan (Skorsing): Menuntut pencopotan sementara Kapolsek Sunggal dan jajaran unit terkait selama proses pemeriksaan berlangsung demi menjamin obyektivitas dan mencegah intervensi penyidikan.
- Operasi Pengambilalihan (Takeover): Mendesak Polda Sumut memimpin langsung operasi gabungan skala besar untuk membersihkan barak narkoba dan judi di Kampung Banjar yang selama ini terkesan "tersentralisasi" dan tak tersentuh hukum.
Ujian Integritas bagi Polda Sumut
Kasus ini merupakan ujian krusial bagi komitmen Polri dalam memberantas kejahatan terorganisir. Pembiaran terhadap skandal kebocoran data internal hanya akan mempertegas persepsi publik mengenai adanya perlindungan terhadap sindikat di balik seragam.
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polrestabes Medan maupun Polda Sumatera Utara terkait langkah nyata penanganan skandal yang telah mencoreng wajah penegakan hukum di Sumatera Utara ini. (Red)